Cyber Life

Menkominfo Ingatkan Biar Hati-Hati Pakai Vpn

Foto: Photo by Rachit Tank on UnsplashFoto: Photo by Rachit Tank on Unsplash

Jakarta – Sejak pembatasan jalan masuk ke media umum (medsos) diberlakukan guna mencegah laju peredaran hoax, pengguna internet ramai-ramai menggunakan virtual private network (VPN). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengingatkan semoga hati-hati.

Dalam konferensi pers di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Kamis (23/5), Rudiantara mengingatkan penggunaan VPN gratisan sanggup saja menciptakan data-data pengguna terekspose.

“Kalau gratis sanggup terekspose data kita. Bisa juga disusupi malware. Tak ada jaminan gak akan disusupi malware atau terekspose data kita,” terperinci Rudiantara ibarat dikutip dari CNBC.


Rudiantara menambahkan, yang dilakukan pemerintah dikala ini bukan menutup sarana komunikasi masyarakat, tetapi melaksanakan pembatasan sementara. Masyarakat masih sanggup menggunakan pesan teks.

Diklaim Rudiantara, pembatasan jalan masuk ke medsos efektif menekan hoaks dan penyebaran konten negatif.

“Efektif (tangkal hoax) alasannya bila kita mendapatkan pesan ada goresan pena teks, ada gambar, ada video, mana yang paling cepat menyentuh emosi kita, video. Video tanpa teks dilahap saja,” terperinci Rudiantara.

Video: Hati-hati, Bahaya Penggunaan VPN Gratis di Android!

[Gambas:Video 20detik]

Untuk diketahui, berkaitan dengan kondisi rusuh yang terjadi pada Rabu (22/5), pemerintah tetapkan untuk membatasi jalan masuk medsos dan layanan messaging. Facebook, Instagram, Twitter serta WhatsApp menjadi target utama.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menciptakan pengumuman tersebut.

Fitur yang akan dibatasi penggunaannya secara sedikit demi sedikit yaitu unggahan foto dan video guna menangkal peredaran hoax yang mengancam keamanan.

Menkominfo Rudiantara menyebutkan, landasan aturan dari tindakan ini yaitu Undang-Undang [Nomor 19 Tahun 2016 tentang] Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Intinya (dari UU ini) ada dua, meningkatkan literasi masyarakat akan teknologi digital dan administrasi konten, termasuk melaksanakan pembatasan,” sebutnya.

Related Articles

Close